SUMENEP NET88.CO – Perjalanan birokrasi tidak selalu ditentukan oleh seberapa tinggi jabatan, melainkan oleh seberapa panjang dan berat proses pengabdian yang dilalui. Dalam konteks itu, perpindahan tugas Agus Dwi Saputra dari Kepala Dinas Pendidikan ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep dapat dibaca sebagai sebuah fase “kelulusan”, sekaligus kepulangan simbolik ke akar pembangunan: desa.
Agus Dwi Saputra merupakan pria kelahiran Tulungagung tahun 1972. Pada masa muda, ia dikenal sebagai sosok ajudan favorit—gagah, sigap, dan disiplin—ketika dipercaya mendampingi Bupati Sumenep kala itu, Soekarno Marsaid. Dari posisi ini, Agus muda menyerap langsung ritme kepemimpinan daerah, etika birokrasi, serta dinamika pengambilan keputusan di pusat kekuasaan lokal.
Namun, jalur kariernya tidak berhenti di lingkaran elite. Ia memilih menapaki jalan panjang dari bawah: menjadi staf pemerintahan desa, Kaur, Kasubsi, hingga Sekretaris Kecamatan di berbagai wilayah. Ia bahkan ditempa di wilayah kepulauan Sumenep—ruang geografis yang kerap berada di pinggir perhatian kebijakan. Di Kepulauan Kangean, Agus Dwi mengemban tugas sebagai Kaur Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Arjasa, menjalani jabatan serupa di Kecamatan Gayam, serta dipercaya menjadi Sekretaris Kecamatan di Gili Genting.
Pulau-pulau itu menjadi ruang ujian sesungguhnya. Akses terbatas, fasilitas minim, dan jarak dari pusat pemerintahan memaksa birokrasi hadir secara nyata. Di sana, kebijakan tidak bisa berhenti sebagai teks; ia harus menjelma menjadi tindakan. Pengalaman lapangan inilah yang membentuk ketangguhan mental dan kepekaan sosial Agus Dwi Saputra—bahwa pusat kebijakan sejatinya harus berpijak pada realitas pinggiran.
Dalam sebuah kesempatan, Agus Dwi Saputra pernah mengenang masa pahit awal kariernya sebagai PNS. Pada tahun 1994, gaji sekitar Rp130 ribu per bulan harus dibagi untuk biaya makan, sewa kos, dan bensin. Tak jarang, utang menjadi pilihan untuk bertahan hidup. Pengalaman ini bukan sekadar nostalgia, melainkan fondasi etika kerja: memahami kesulitan hidup di bawah sebelum memegang kewenangan di atas.
Babak paling menentukan dalam perjalanan kariernya adalah penugasan panjang sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Di sektor inilah Agus Dwi benar-benar diuji dalam skala terbesar dan paling sensitif. Mengelola ribuan tenaga pendidik, ratusan satuan pendidikan, serta anggaran besar bukan semata urusan administratif, melainkan soal menjaga stabilitas sistem yang menyentuh langsung masa depan daerah. Pendidikan adalah sektor dengan ekspektasi publik tinggi dan ruang toleransi kesalahan yang sangat sempit.
Dalam rentang waktu yang tidak singkat, Dinas Pendidikan menjadi ruang pendewasaan kepemimpinan birokrasi Agus Dwi Saputra. Ia berhadapan dengan kompleksitas kebijakan, dinamika internal aparatur, serta tuntutan pemerataan layanan pendidikan. Fase ini dapat dibaca sebagai “pendidikan” kepemimpinan dalam makna sesungguhnya—tempat ia belajar mengelola sistem besar, meredam gejolak, dan menyeimbangkan kebijakan dengan realitas sosial.
Kini, ketika Agus Dwi Saputra dipindah tugaskan menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), makna “kembali ke desa” menemukan relevansinya. Ini bukan langkah mundur, melainkan kepulangan simbolik ke fondasi pembangunan. Desa adalah titik awal sekaligus titik rawan: dana desa, BUMDes, pemberdayaan ekonomi, hingga relasi kuasa lokal. DPMD berada di jantung seluruh dinamika tersebut.
Tantangan itu kian nyata karena Kabupaten Sumenep akan menghadapi gawe besar: Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027. Agenda ini bukan sekadar rutinitas demokrasi, melainkan ujian sosial-politik di tingkat paling dasar. Netralitas aparatur, kesiapan regulasi, pengelolaan konflik, serta kehadiran negara di desa-desa akan menjadi taruhannya.
Jejak panjang Agus Dwi Saputra—ditempa dari pulau-pulau terluar, dimatangkan di sektor pendidikan, dan kini kembali ke desa—menjadi modal penting menghadapi fase ini. Setelah “lulus pendidikan”, kembali ke desa adalah ujian paling jujur bagi seorang birokrat. Sebab, keberhasilan pemerintahan daerah pada akhirnya diukur dari satu hal sederhana: apakah desa benar-benar berdaya, dan apakah negara sungguh hadir dalam kehidupan warganya.
Penulis : Asmuni Bara
