SUMENEP NET88.CO — Peringatan Hari Gizi Nasional yang seharusnya menegaskan kehadiran negara dalam melindungi hak gizi anak justru berbalik menjadi cermin kelalaian di Kabupaten Sumenep. Di Kecamatan Dungkek, Program Makan Bergizi (MBG) menghadirkan ironi pahit: makanan bermasalah tersaji di meja makan siswa, sementara sistem pengawasan yang mengatasnamakan negara gagal mencegahnya.
Sorotan publik menguat setelah ditemukannya ulat belatung pada sayuran MBG yang disajikan kepada siswa SD Negeri Romben, Kecamatan Dungkek. Paket makanan tersebut diketahui berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dungkek–Jadung yang dikelola oleh Yayasan Tarbiyatus Shibyan. Temuan itu membuat sejumlah siswa enggan mengonsumsi makanan, sementara pihak sekolah memilih menghentikan distribusi sebagai langkah pencegahan demi keselamatan dan kesehatan peserta didik.
Masalah tersebut tidak berhenti pada satu insiden. Pada distribusi berikutnya, menu MBG kembali menuai kritik karena dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan. Paket makanan yang diterima siswa dilaporkan hanya berisi roti berukuran kecil, susu kemasan merek Eta Good, dan satu butir telur. Komposisi ini dinilai jauh dari prinsip gizi seimbang yang menjadi ruh utama Program Makan Bergizi.
Kondisi tersebut semakin kontras karena terjadi tepat pada momentum Hari Gizi Nasional, saat negara secara simbolik menyerukan pentingnya kualitas pangan, keamanan konsumsi, dan perlindungan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus.
Asmuni, mantan relawan Presiden Joko Widodo dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP), menilai rangkaian temuan di Dungkek tidak bisa dipandang sebagai insiden tunggal atau kelalaian teknis semata.
“Kalau temuan terjadi berulang dan tidak direspons secara cepat dan tegas, maka ini sudah mengarah pada pembiaran sistemik. Apalagi ini terjadi bertepatan dengan Hari Gizi Nasional,” ujar Asmuni, Minggu (25/1/2026).
Ia menegaskan bahwa dalam skema Program Makan Bergizi, biaya operasional dapur, distribusi, dan penyediaan bahan pangan telah dianggarkan secara terpisah. Karena itu, tidak ada alasan untuk menekan kualitas menu yang diterima siswa.
“MBG bukan program mencari keuntungan. Setiap rupiah dalam menu harus kembali ke anak-anak. Kalau yang muncul justru menu ‘paket hemat’, publik wajar mempertanyakan ke mana uang negara digunakan,” tegasnya.
Asmuni juga menyoroti peran pendamping program, termasuk keterlibatan unsur TNI–Polri yang selama ini diposisikan sebagai simbol kehadiran negara dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan.
“Kehadiran negara tidak boleh berhenti di simbol. Ketika makanan berulat bisa lolos ke meja siswa, maka yang patut dipertanyakan adalah efektivitas pengawasan di semua lini,” katanya.
Lebih lanjut, Asmuni menegaskan bahwa apabila pihak SPPG tidak mampu melakukan perbaikan serius terhadap kualitas bahan pangan dan komposisi menu, maka opsi penutupan harus dipertimbangkan.
“Kalau SPPG tidak sanggup memperbaiki kualitas makanan dan menyajikan menu yang layak serta bergizi, lebih baik ditutup saja. Jangan jadikan anak-anak sebagai korban dari pengelolaan yang tidak profesional,” pungkasnya.
Ia mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kecamatan Dungkek, serta meminta Dinas Kesehatan turun langsung memastikan penerapan standar keamanan pangan, higiene sanitasi, dan kelayakan konsumsi di dapur SPPG.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak SPPG tidak memberikan respons atas upaya konfirmasi redaksi terkait temuan makanan bermasalah dan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi di Kecamatan Dungkek.
Moo/Red
