SUMENEP NET88.CO Ketua MIO Indonesia Pengurus Daerah Sumenep, Candra Hasan, kembali bersuara keras terkait makin banyaknya persoalan yang membelit desa-desa di Kabupaten Sumenep. Ia mendesak Bupati Sumenep untuk segera mengambil tindakan nyata dengan mengevaluasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Anwar Syahroni Yusuf, yang dinilai gagal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
Menurut Candra Hasan, sejumlah program desa justru menghabiskan anggaran besar, tetapi tidak memberikan manfaat berarti. Bahkan, beberapa di antaranya terkesan menjadi proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Program ketahanan pangan itu menguras Dana Desa ratusan juta setiap tahun. BUMDes banyak yang tidak jelas. Kini ditambah Koperasi Merah Putih yang juga menyerap anggaran desa. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Candra kepada NET88.CO.
Ia menyebut kegagalan DPMD dalam melakukan pengawasan sudah berada pada level yang tidak bisa ditoleransi lagi. Desa justru semakin bingung menjalankan program, sementara dana terus mengalir tanpa kejelasan.
“Kalau DPMD bekerja benar, tidak mungkin persoalan sebesar ini muncul. Banyak BUMDes mati suri, program ketahanan pangan tidak jelas hasilnya, dan manfaat Koperasi Merah Putih sama sekali tidak dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Candra menegaskan bahwa Bupati Sumenep tidak boleh hanya mendengar keluhan tanpa tindakan. Ia menuntut langkah nyata, bukan sekadar janji evaluasi.
“Harus ada tindakan nyata dari Bupati Sumenep. Evaluasi Kepala DPMD itu wajib. Jangan menunggu kerugian makin besar dan desa makin menderita,” desaknya.
Ketua MIO Indonesia PD Sumenep menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini agar anggaran desa tidak disalahgunakan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar kritik. Ini tuntutan masyarakat. Kami akan terus bersuara sampai ada langkah konkret dari bupati,” tegas Candra.
Moo/MIO
