Lumajang, NET88.CO – 27 Maret 2025, Skandal mafia aset PT KAI Daop 9 semakin terang benderang! WANI Law Office dengan tegas menyatakan:
❌ Tidak ada mediasi!
❌ Tidak ada pengembalian uang!
❌ Tidak ada kompromi!
Kasus ini merupakan murni tindak pidana, dan kami akan membongkarnya hingga ke akar-akarnya!
Laporan resmi telah disampaikan ke Polres Lumajang dengan Nomor Laporan Polisi: LPM/33/II/2025/SPKT/POLRES LUMAJANG. Kami mengapresiasi respon cepat serta profesionalisme aparat kepolisian dalam mengusut skandal ini.
Pada 14 Maret 2025, dalam upaya mediasi, pihak terlapor mengajukan tawaran pengembalian uang sebesar Rp69 juta pada 15 April 2025, dengan syarat aset dikembalikan kepada Konawi. Tawaran ini DITOLAK KERAS oleh kuasa hukum pelapor, karena aset tersebut adalah milik PT KAI dan harus dikembalikan kepada negara, bukan kepada perorangan sesuai peraturan perundang-undangan.
Terlapor kemudian meminta waktu untuk mediasi ulang pada 25 Maret 2025. Namun, pada hari yang ditentukan, mediasi gagal terlaksana karena pihak terlapor diduga sengaja mengabaikannya.
Kami telah memberikan waktu yang sangat panjang sejak Agustus 2024, tetapi tidak ada itikad baik dari pihak terlapor. Oleh karena itu, kami menolak skema pengembalian uang pada 15 April 2025 dan memilih menempuh jalur hukum hingga tuntas!
“Kami tidak butuh uang,Kami butuh keadilan, “Mafia aset PT KAI Daop 9 harus dibongkar,Kami tidak akan berhenti sebelum para pelaku diproses hukum hingga final!”
Ini Bukan Sekadar Penipuan – Ada Dugaan Gratifikasi, Pemalsuan Dokumen, dan Kelalaian Pejabat. Kami berharap hasil perkembangan penyelidikan dapat mengungkap adanya tindak pidana lain sebagaimana kajian team hukum dalam kasus ini, di antaranya:
✅ Dugaan gratifikasi kepada oknum PT KAI Daop 9 dan instansi terkait untuk memuluskan transaksi ilegal.
✅ Dugaan pemalsuan surat dan dokumen guna mengalihkan kepemilikan aset PT KAI secara tidak sah.
✅ Indikasi mafia aset skala besar yang diduga melibatkan lebih banyak wilayah di PT KAI Daop 9.
✅ Kelalaian pejabat PT KAI yang mengeluarkan surat izin tanpa prosedur yang benar.
Skema licik dan sistematis yang digunakan untuk mencaplok aset PT KAI secara ilegal:
🔴 Mengincar aset PT KAI dengan izin mati atau yang belum berizin.
🔴 Mengurus izin baru atas nama Konawi untuk menciptakan kepemilikan.
🔴 Menjual aset dengan harga tinggi setelah izin baru keluar.
🔴 Dibantu oleh oknum PT KAI, Slamet, untuk memperlancar administrasi ilegal.
🔴 Dugaan gratifikasi kepada pejabat DLH agar izin lebih cepat diproses.
🔴 Pemalsuan dokumen guna mempercepat perpindahan kepemilikan aset PT KAI secara ilegal.
“Kami tidak akan tinggal diam! Skandal mafia aset ini harus dibongkar tuntas!”
Oleh karena itu, kami akan segera mengirimkan surat resmi ke:
📍 PT KAI Pusat
📍 PT KAI Daop 9
📍 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
📍 Kejaksaan Negeri Lumajang
Total Kerugian Korban: Lebih dari Rp150 Juta Kerugian klien kami jauh melebihi Rp69 juta yang dijanjikan untuk dikembalikan.
📌 Harga beli aset: Rp70 juta
📌 Biaya membangun bangunan: Rp30 juta
📌 Biaya operasional & lainnya: Rp50 juta
Total kerugian korban lebih dari Rp150 juta!
Kami tidak butuh pengembalian uang! Yang kami inginkan adalah keadilan dan penegakan hukum tanpa kompromi. Skandal Ini Bisa Lebih Luas: Dugaan Mafia Aset di Seluruh Wilayah PT KAI Daop 9.
📌 Indikasi monopoli aset di berbagai lokasi dengan modus yang sama.
📌 Oknum PT KAI, Slamet, diduga sebagai fasilitator utama.
📌 PT KAI harus segera melakukan audit internal total terhadap seluruh aset di Daop 9!
Mafia aset tidak boleh dibiarkan berkuasa, Laporan Resmi Segera Dikirim ke:
📍 PT KAI Pusat
📍 PT KAI Daop 9
📍 Ombudsman RI – untuk mengusut dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang.
📍 Kementerian BUMN – agar Menteri BUMN Erick Thohir turun tangan memberantas mafia aset PT KAI.
Tuntutan WANI Law Office: Tegakkan Hukum, Berantas Mafia Aset!
🚨 Audit total aset PT KAI di seluruh Daop 9 – hentikan monopoli ilegal!
🚨 Proses hukum terhadap Basuni, Konawi, dan Slamet – mafia aset harus dibasmi!
🚨 Usut dugaan gratifikasi kepada pejabat terkait! !
🚨Selidiki pemalsuan dokumen dalam transaksi ilegal ini!
“Tidak Ada Lagi Damai atau Negosiasi, Hanya Penegakan Hukum!”. Kami tidak akan berhenti sampai semua pelaku mafia aset PT KAI Daop 9 di Lumajang diproses hukum hingga tuntas. Hukum harus ditegakkan, dan negara tidak boleh kalah oleh mafia! “Akbar Umbu Nay, S.H.
Kepala Kantor WANI Law Office”
